Oleh: Nur Syam (Guru Besar UIN Sunan Ampel, Surabaya)
Satu Abad NU ditandai dengan resepsi publik yang luar biasa. Di antaranya adalah halaqah internasional fikih peradaban yang digelar di Hotel Shangri-La Surabaya. Selain itu juga dilakukan berbagai halaqah di pesantren-pesantren di seluruh Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa tema di dalam resepsi publik ini adalah “Merawat Jagad Membangun Peradaban”.
Peringatan Satu Abad NU memang dibuat dengan semangat “keramaian” yang luar biasa. Dihadiri tidak hanya oleh para aktivis NU, pengamat NU dalam negeri tetapi juga pengamat NU dari luar negeri. Oleh karena itu dipastikan akan terdapat varian-varian pandangan tentang apa sesungguhnya yang menjadi in order to motive NU dan because of motive NU.
Bagi pengamat politik tentu peristiwa ini sangat menarik, sebab setahun lagi negara akan memiliki “gawe” besar pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan anggota legislatif pusat dan daerah, serta sejumlah kepala daerah (gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wawali kota).
Meskipun NU disebut sebagai organisasi besar namun seringkali kedodoran dalam gawe besar politik, sebab suara warga NU sering tersegmentasi, sehingga berpeluang untuk menuai kegagalan. Selain itu literasi politik warga NU juga rendah, sehingga bisa “dimanfaatkan” oleh lawan politik yang cenderung melakukan semuanya untuk kemenangan politik.
Sementara itu, politik untuk artikulasi kepentingan juga dimaknai sangat longgar, sehingga semuanya berkontestasi untuk menjadi “pemenang”, sehingga tidak jarang juga terjadi pertarungan di antara warga NU. Warga NU belum bisa menjadikan NU sebagai rumah besar dan ikatan primordialitas, sehingga kepentingan-kepentingan tersebut selalu bercorak kepentingan individual atau sejauh-jauhnya kepentingan kelompok. Nyaris di seluruh pemilihan kepemimpinan, baik di daerah maupun di pusat terdapat kontestasi di antara warga NU sendiri.
Memang, dunia politik itu sangat menentukan. Artinya, berbagai kebijakan yang dilahirkan dari dimensi politik itu sangat menentukan masa depan. Menyadari hal ini, maka NU meskipun secara structural tidak terlibat di dalam urusan politik sebagai konsekuensi khittah Nahdhiyah, akan tetapi secara realistis NU bermain di dalam area politik etik, yang memang menjadi lahan kerjanya.
Hanya saja, di wilayah ini masih abu-abu karena kelangkaan tokoh NU yang secara ekonomi kuat dan secara institusional NU juga memiliki basis massa. Dua variable ini sangat penting di era demokrasi electoral, di mana tidak hanya modal kultural dan modal politik yang menentukan, akan tetapi juga modal ekonomi. Jika terdapat orang NU yang memiliki tiga modal sosial tersebut sekaligus, maka peluangnya untuk memenangkan kontestasi diperkirakan besar.
Itulah sebabnya pada era di mana tiga variable tersebut berperanan besar dalam kontestasi politik, maka NU harus melakukan upaya merekrut orang-orang “NU Baru” yang memiliki potensi untuk mengerek bendera NU dalam khazanah ekonomi dan politik. Memang NU belum menghasilkan tokoh-tokoh ekonomi yang memiliki kekuatan hebat dalam menggerakkan roda ekonomi NU.
Sebagai organisasi yang semula bergerak pada wilayah tradisional dan termarginalisasikan selama Orde Baru, maka memang banyak orang yang sesungguhnya bertradisi NU tetapi tidak menampakkan dirinya. Dan tentu yang kita harapkan adalah lahirnya orang “NU Baru” yang memang berniat untuk membesarkan NU dan bukan hanya untuk kepentingan politik sesaat.
Dalam seabad NU itu, semua tentu berharap bahwa NU tetap benar-benar menjadi institusi sosial keagamaan dengan keanekaragaman kerja termasuk di dalamnya menggerakan roda ekonomi yang selama ini lebih banyak dikuasai oleh kawan-kawan lain. Misalnya lembaga-lembaga ekonomi umat lebih banyak dikuasai oleh organisasi sosial dan politik yang memang sudah lama memiliki kesadaran di bidang ekonomi khususnya ekonomi syariah.
Lembaga Amil Zakat (LAZ), Rumah-Rumah Zakat, Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Wakaf Uang atau Usaha-Usaha Syariah (UUS) lebih banyak dikuasai oleh kelompok ini. Produsen pakaian Islami, kebanyakan dari mereka. Orang NU cukup menjadi penggunanya. Memang kasuistis, bahwa para pedagang grosir pakaian Islam sudah banyak dilakukan oleh orang NU tetapi produsennya adalah mereka. Industry online juga banyak dikuasai oleh mereka atau sekurang-kurangnya memiliki kerja sama dengan mereka.
Oleh karena itu, pasca perayaan Seabad NU, maka yang harus menjadi garapan NU adalah menggerakkan ekonomi umat melalui berbagai strategi untuk menghasilkan pelaku-pelaku usaha dan bahkan produsen dalam berbagai produk, sehingga warga NU tidak hanya menjadi penonton di dalam pergerakan ekonomi umat akan tetapi menjadi pemainnya. Secara historis pernah terdapat Nahdlatut Tujjar (1918) atau kebangkitan para pengusaha yang di masa lalu pernah menjadi pilar kekuatan Islam ahli sunnah wal jamaah.
Sebagai organisasi sosial keagamaan, maka NU memang harus berorientasi pada umat. Khidmah NU bukan pada jabatan akan tetapi pada umat. Selama ini sering dimaknai bahwa dengan menjadi pejabat maka akan dapat mengakses lebih banyak peluang untuk pengembangan berbagai bidang kehidupan, akan tetapi dengan keyakinan hanya itu, maka bisa diragukan apakah tujuan tersebut bisa dicapai.
Tidak dapat dipungkiri bahwa kekuatan ekonomi umat menjadi pilar penting bagi kekuatan negara dan bangsa. Makanya, siapa yang secara ekonomi kuat maka ke depan akan menguasai negeri. Jika NU ingin eksis, maka tantangan pasca Satu Abad tidak hanya dimensi politik akan tetapi juga aspek ekonomi. NU harus menjadi tempat penyemaian dan aktualisasi talenta- telenta yang baik dalam keduanya dengan berbasis pada etika Islam Ahlu Sunnah wal Jamaah. Wallahu a’lam bi al shawab.
Sumber: Nur Syam Center
