Ruchman Basori (Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia dan Inspektur Wilayah II Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI).
Tiga tahun yang lalu tepatnya 6 April 2021, bisa jadi menjadi sejarah pertama, para dosen yang berlatar belakang organisasi kemahasiswaan, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), membentuk wadah. Sebelumnya belum pernah ada.
Munculnya media sosial telah menggerakan para kader yang saat ini menjadi alumni PMII untuk berkumpul menautkan diri dan berhimpun dalam sebuah wadah. Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatulloh (UIN SATU) Tulungagung menjadi saksi sejarah.
Gagasan yang luar biasa, tentang keagamaan dan kebangsaan muncul dari para cendekiawan ala ahulussnah wal jama’ah. Setelah berproses dan berdinamika sekian lama, ikut membangun Indonesia. Pro kontra pentingnya wadah alumni PMII yang berprofesi menjadi dosen, selesai sudah dengan deklarasi kelahiran Asosiasi Dosen Pergerakan disingkat ADP.
Profesor Sejarah Pendidikan Islam UIN Walisongo Semarang, Prof. H. Abdurrahman Mas’ud, M.A., Ph.D didaulat menjadi Ketua Umum untuk pertama kali dan melibatkan ratusan perwakilan dosen dari perguruan tinggi se-Indonesia untuk menjadi pengurus. Kini ADP telah memasuki usianya yang ke-3, usia balita yang harus terus berproses untuk dikuatkan, guna menjadi sandaran cita-cita para anggotanya.
Tiga Kepentingan
Kelahiran ADP merupakan keinginan yang membuncah, kuat dan terus terpelihara. Bukan semata-mata kepentingan pragmatis, tetapi jauh dari itu ada kepentingan substantif. Setidaknya didasarkan kepada tiga kepentingaan berikut ini.
Pertama, mempertahankan eksistensi Islam ala Ahlussunnah Waljama’ah (Aswaja). Para pimpinan, kader dan anggota PMII yang kini bermetamorfosis menjadi dosen, mempunyai komitmen yang kuat agar keberagamaan Islam model Aswaja tetap harus tumbuh dan berkembang di bumi Nusantara.
Maraknya paham keagamaan yang formalistik, rigid, kadang mengarah pada intoleransi dan radikalisme menjadi keprihatinan mendalam bagi para dosen PMII. Keyakaninan akan “Islam Aswaja” telah mendarah daging dan tertanam kuat sejak masuk sebagai warga pergerakan sewaktu kuliah di kampus.
Apalagi akhir-akahir ini, disinyalir perguruan tinggi menjadi tempat efektif bagi lahirnya kelompok yang berpikir keagamaan intoleran jauh dari model keagamaan para ulama Nusantara, sebagaimana yang diyakini PMII. Pelbagai riset telah menunjukan betapa tinggi angka intoleransi dikalangan mahasiswa yang mencapai 39%.
Kedua, mempertahankan keutuhan Pancasila dan NKRI. Para dosen pergerakan telah didoktrin dengan sangat baik, memiliki komitmen keagamaan dan kebangsaan secara berimbang. Gagasan pribumisasi Islam yang dulu pernah digagas dan dipopulerkan oleh almarhum KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi landasan idiologi kebangsaan. Islam tumbuh di Indonesia tidak lepas dari akar kebangsaan. Islam tampil menjadi rahmatan lil ‘alamin dalam bingkai negara-bangsa yang pluralistik.
Munculnya kelompok yang ingin mengganti Pancasila dan NKRI dengan dasar negara yang lain, telah menggerakan dosen PMII untuk terus peduli. Indonesia tidak boleh hancur oleh kelompok yang baru datang, tetapi seakan mereka menjadi pemilik yang sah negeri ini.
Pergulatan intelektual tentang dialektika agama dan negara, keagamaan dan kebangsaan, terus subur. Dosen PMII kerap mendapatkan tantangan yang kuat dari kelompok yang tidak mensyukuri atas apa yang telah dilahirkan oleh para pendiri bangsa ini.
Keberaniannya sering diuji ketika berhadapan dengan kelompok tersebut. Antara kepentingan idiologi bangsa dan pragmatisme dunia pendidikan tinggi saling berkelindan. Kebutuhan manusia cerdas dan profesional kadang mengalahkan kepentingan idiologi kebangsaan. Lahirnya ADP menjadi energi untuk melakukan counter wacana bahkan perlawanan atas idiologi-idiologi yang mengancam keutuhan Pancasila dan NKRI.
Ketiga, profesionalisme dan kaderisasi pergerakan. Perguruan Tinggi (PT) diyakini sebagai “kawah candradimuka” lahirnya para pemimpin dan profesional. Sumber daya manusia diproduksi untuk kepentingan pembangunan. Jika PT berkualitas, maka akan lahir para pemimpin dan profesional yang berkualitas pula.
Birokrat, teknokrat, dan konglomerat mestinya akan bagus jika lahir dari bangku kuliah yang bagus. Melalui proses penempaan yang baik, akan lahir diplomat, eksekutif, legislatif dan tokoh masyarakat dan agamawan yang baik. Dapat dikatakan kampus adalah institusi kaderisasi yang efektif untuk melahirkan para profesional yang baik dan berkualitas.
Pertanyaannya adalah apakah kepentingan PMII dan Nahdlatul Ulama di dunia akademik sudah benar-benar terpenuhi? Bukankah kondisi riil masih timpang? Dosen PMII banyak yang mengabdi di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), sementara yang berada di Perguruan Tinggi Umum (PTU), baik negeri maupun swasta, masih sangat terbatas.
Hal lain yang tak kalah penting adalah PMII berkeinginan agar para profesional yang lahir dari garba PT adalah yang tidak semata-mata memiliki kepentingan profesional. Dia merupakan profil yang tertempa akan nilai-nilai kemanusiaan. Jika menjadi intelektual maka lahir sebagai intelektual yang bukan di “menara gading” tetapi intelektual yang membumi akan problem-problem keumatan, sebagaimana harapan mendiang Antonio Gramci (w. 1937), seorang filsuf Marxis dan intelektual organik.
Kalau menjadi anggota legislatif (DPR), maka yang benar-benar mewakili kepentingan rakyat. Menetapkan anggaran dan melahirkan produk-produk undang-undang dan Perda yang berpihak pada kepentingan masyarakat yang kurang mampu.
Kalau menjadi penguasaha, maka akan lahir pengusaha yang tidak menumpuk kekayaaan untuk kepentingan pribadi semata tetapi berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan sebagaimana Sayyidina Usman bin Affan (w. 656), salah satu sahabat Nabi Muhammad yang kaya dan dermawan.
Kalau produk PT lahir sebagai eksekutif (birokrat) maka akan lahir birokrat yang mampu melahirkan kebijakan dan program-program yang berpihak pada masyarakat yang lemah sehingga disparitas kemiskinan akan terurai dengan baik menjadi negara-bangsa yang dicita-citakan.
Melalui Harlah ketiga ADP menjadi sarana terbaik untuk melakukan refleksi mendalam akan tiga kepentingan di atas. Melakukan perenungan apakah eksistensi dosen pergerakan sudah optimal dalam melakukan peran-peran kaderisasi. Bukan malah sebaliknya tak berdaya ikut alur dunia pendidikan tinggi yang kurang berpihak kepada kepentingan rakyat banyak.
Selamat Harlah, semoga ADP makin esksis dan makin jaya menjadi wadah kaderisasi pemimpin, profesional dan penggerak pembangunan bangsa. Wallahu a’lam bi al-shawab. [NI]
