T.H. Hari Sucahyo (Penggagas Lingkar Studi Adiluhung dan Kelompok Studi Pusaka AgroPol)
Dalam sejarah kebudayaan Jawa, nama Gusti Mangkunegara I atau Raden Mas Said, yang lebih dikenal sebagai Pangeran Sambernyawa, berdiri sebagai sosok yang tak hanya kuat dalam perlawanan bersenjata, tetapi juga mendalam dalam laku budaya, spiritualitas, dan etika kepemimpinan.
Julukan Sambernyawa, penyambar nyawa, bukan sekadar gelar karena keberaniannya di medan perang, tetapi juga cerminan dari keteguhan moral dan keberpihakannya kepada yang lemah. Dalam catatan sejarah, Raden Mas Said memimpin lebih dari dua ratus lima puluh pertempuran melawan dominasi VOC dan kekuatan feodal yang berkompromi dengan penjajah (Ricklefs, 1991).
Lebih dari sekadar panglima perang, ia adalah seorang pemimpin budaya yang menanamkan nilai-nilai luhur tentang kekuasaan, pengabdian, dan kemanusiaan. Lahir dari keturunan bangsawan, Raden Mas Said memilih jalan yang tidak biasa: memberontak terhadap sistem yang menurutnya telah kehilangan roh keadilannya (Susanto, 2020).
Ia tidak mengikuti jejak banyak bangsawan lain yang memilih kompromi demi kedudukan dan kenyamanan. Perjanjian Giyanti tahun 1755, yang membagi Mataram menjadi dua kekuasaan besar, dianggapnya sebagai pengkhianatan terhadap cita-cita kerajaan yang memayungi rakyat.(Moertono, 1968)
Dalam pandangannya, kekuasaan bukan semata-mata soal wilayah atau struktur politik, tetapi tentang tanggung jawab moral kepada masyarakat luas. Dalam budaya Jawa, kekuasaan mengandung unsur spiritual: seorang raja adalah pancaran dari kehendak ilahi, dan oleh karena itu harus menjadi pamomong, pengasuh, pelindung, dan pembimbing umat Hidayat, 2015).
Raden Mas Said mewujudkan prinsip itu dalam tindakan nyata. Ia hidup bersama rakyat, berjuang di tengah hutan dan lereng gunung, mengalami kelaparan dan penderitaan seperti para pengikutnya. Ia tidak membangun jarak simbolik antara pemimpin dan kawula.
Dalam tradisi Jawa, konsep pamomong bukan hanya tindakan mengayomi secara fisik, tetapi juga membimbing batin rakyat agar selaras dengan nilai-nilai kebajikan dan harmoni kosmis (Moertono, 1968). Sebagai pemimpin, ia tidak menjadikan diri sebagai pusat kekuasaan absolut, tetapi sebagai bagian dari tatanan kehidupan yang mengabdi kepada keteraturan dan kebaikan bersama.
Ketika akhirnya mendirikan Kadipaten Mangkunegaran tahun 1757 setelah perjanjian Salatiga, Mangkunegara I tidak serta-merta membangun kerajaan megah yang mengejar kemewahan. Ia mendirikan sistem pemerintahan yang ramping, efisien, dan berlandaskan nilai etis (Ricklefs, 1991).
Dalam tatanan administrasi, ia mengembangkan model birokrasi yang menolak nepotisme dan korupsi. Di bidang militer, ia menciptakan Legiun Mangkunegaran, pasukan elit yang terlatih dengan disiplin tinggi namun juga diasupi semangat kebangsaan dan spiritualitas (Hidayat, 2015). Latihan fisik dipadukan dengan pendidikan moral dan seni.
Baginya, seorang prajurit bukan hanya petarung, tetapi juga penjaga nilai. Dalam hal ini, kepemimpinan Mangkunegara I adalah perpaduan antara keberanian dan kebijaksanaan, antara taktik dan kepekaan batin.
Dalam kehidupan pribadi, ia menghayati kesederhanaan sebagai bentuk kekuasaan yang sejati. Dalam tradisi kepemimpinan Jawa, kesederhanaan bukanlah kekurangan, tetapi justru simbol pengendalian diri (Susanto, 2020).
Seorang pemimpin sejati bukan yang memiliki segalanya, tetapi yang mampu menahan diri dari keinginan berlebihan. Istana Mangkunegaran yang ia bangun tidak menampilkan kemewahan berlebihan, tetapi mengedepankan fungsionalitas dan keanggunan dalam keheningan. Ia menolak menjadikan istana sebagai simbol pemisah antara dirinya dan rakyat.
Dalam kehidupan sehari-hari, ia dikenal membaur dengan para abdi dan warga, menjunjung tinggi etika, serta menunjukkan penghormatan kepada siapa pun, tanpa memandang kelas sosial (Hidayat, 2015). Gaya hidup seperti ini merupakan ajaran yang langka, terutama dalam era di mana kekuasaan sering kali diasosiasikan dengan penguasaan sumber daya dan jarak sosial yang tajam.
Yang paling mencolok dari ajaran Mangkunegara I adalah kedalaman spiritualitasnya. Ia tidak hanya memimpin secara lahiriah, tetapi juga menjadi guru batin bagi para pengikutnya. Dalam manuskrip dan serat-serat yang berkembang di lingkungan Mangkunegaran, tercermin pemahaman mendalam tentang kehidupan sebagai perjalanan menuju kasampurnan.
Ilmu kasampurnan dalam kejawen bukanlah pencapaian lahir, tetapi penyatuan antara lahir dan batin, antara kehendak pribadi dan kehendak semesta (Serat Wedhatama, Mangkunegara IV). Dalam perspektif ini, kekuasaan bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk membimbing sesama menuju keseimbangan dan kedamaian.
Dalam ajaran tersebut, manusia sejati adalah ia yang mampu menundukkan dirinya sendiri sebelum menaklukkan orang lain (Hidayat, 2015). Ajaran spiritual itu tidak lepas dari prinsip olah rasa. Mangkunegara I mengajarkan pentingnya tapa ngrame, yakni laku spiritual dalam keramaian.
Seorang pemimpin harus tetap jernih di tengah hiruk-pikuk kekuasaan, harus tetap mampu mendengar bisikan nurani di tengah gemuruh ambisi dan hasrat. Inilah mengapa dalam sistem pendidikan di Mangkunegaran, kesenian seperti tari, gamelan, dan sastra dijadikan sebagai medium pembentukan rasa.
Seni bukan hiburan, melainkan jalan untuk menyempurnakan batin. Ia sadar bahwa tanpa olah rasa, kekuasaan akan mudah tergelincir menjadi dominasi buta yang menindas. Dalam kehidupan intelektualnya, Mangkunegara I juga dikenal sebagai penulis dan pemikir.
Ia turut menyumbang dalam tradisi penulisan serat karya sastra filsafat Jawa yang kemudian dilanjutkan dan diperkaya oleh penerusnya, terutama Mangkunegara IV (Serat Wedhatama). Dalam naskah-naskah itu, terekam ajaran tentang hidup yang serba seimbang: antara cipta, rasa, dan karsa. Ia juga menekankan pentingnya introspeksi sebagai dasar tindakan.
Ajarannya yang terkenal, “Sapa salah seleh, sapa bener banter,” mengandung nilai etis yang mendalam: bahwa manusia harus tahu kapan harus mundur dan kapan harus melaju, tahu batas kesalahan dan keberanian membela kebenaran. Ajaran ini sangat kontekstual dalam masyarakat yang kerap terjebak dalam polarisasi kaku dan keangkuhan moral.
Apa yang diwariskan oleh Gusti Mangkunegara I bukan sekadar sistem politik atau struktur pemerintahan, tetapi suatu pandangan dunia. Sebuah paradigma kepemimpinan yang menjunjung etika, spiritualitas, dan keberpihakan kepada rakyat kecil (Moertono, 1968).
Ia adalah contoh bahwa melawan ketidakadilan tidak selalu harus dalam bentuk revolusi berdarah; bisa juga dalam bentuk keteladanan hidup, penguatan budaya, dan pendidikan moral. Dalam dunia yang semakin diguncang oleh krisis kepemimpinan, ajaran Sambernyawa menjadi oase yang menyejukkan.
Ketika para pemimpin kini lebih sibuk membangun pencitraan dan mengejar keuntungan jangka pendek, Mangkunegara I mengajarkan pentingnya laku: bahwa pemimpin sejati adalah ia yang sanggup berjalan dalam sunyi, namun meninggalkan jejak yang dalam (Carey, 2007).
Di tengah masyarakat modern yang semakin terfragmentasi oleh kepentingan pribadi, kebisingan politik, dan ketimpangan sosial, ajaran Mangkunegara I mengajak kita kembali kepada inti kemanusiaan: bahwa hidup bukan untuk menguasai, tetapi untuk melayani.
Bahwa menjadi besar bukan karena kekuasaan, tetapi karena pengaruh kebaikan yang tersebar. Bahwa kekuatan bukan pada banyaknya pengikut, tetapi pada kedalaman pengaruh batin yang diwariskan.
Ia adalah cermin dari kemungkinan lain dalam kepemimpinan: bukan yang keras, otoriter, dan manipulatif, tetapi yang lembut, mendalam, dan mengakar. Sebuah kepemimpinan yang memahami bahwa manusia tidak hanya tubuh dan kehendak, tetapi juga jiwa dan rasa.
Maka, dalam mengenang dan menggali kembali ajaran Mangkunegara I, kita sesungguhnya tidak sedang melihat ke belakang, tetapi sedang membuka pintu ke masa depan yang lebih beradab.
Dunia mungkin telah berubah, tetapi nilai-nilai yang ia perjuangkan tetap abadi. Ia menunjukkan bahwa dalam tradisi kita sendiri, terdapat warisan luhur yang dapat menjadi panduan hidup yang lebih bijak, lebih manusiawi, dan lebih bermartabat.
Referensi
- Carey, Peter. The Power of Prophecy: Prince Dipanagara and the End of an Old Order in Java, 1785–1855. Leiden: KITLV Press, 2007.
- Moertono, Soemarsaid. State and Statecraft in Old Java: A Study of the Later Mataram Period, 16th to 19th Century. Cornell University, 1968.
- Ricklefs, M. C. A History of Modern Indonesia Since c.1300. London: Macmillan, 1991.
- Susanto, Slamet. “Raden Mas Said dan Kepemimpinan Etis dalam Tradisi Jawa.” Jurnal Budaya Jawa, Vol. 12, No. 2, 2020.
- Serat Wedhatama, karya Mangkunegara IV, yang berisi ajaran spiritual lanjutan dari garis Mangkunegaran.
- Hidayat, Aris. Kepemimpinan Jawa Klasik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
